Dampak Public-Private Partnership di Freeport bagi Penghidupan Lokal dan Lingkungan Timika Papua

Abstract

Proyek public-private partnership (PPP) memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hanya saja, tulisan ini berpandangan bahwa sektor natural resources tidak sesuai dengan model kerja PPP. Artikel ini bertujuan untuk membuktikan argumen tersebut dengan cara mengangkat pengalaman PT Freeport Indonesia sebagai studi kasus. Ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis pada sumber data skunder. Total 117 artikel yang dihimpun, tetapi 28 yang terhubung dengan tujuan utama. Tiga pembahasan dimuat tentang idealitas PPP yang berkelanjutan sustainable, dampak PPP pada PT Freeport Indonesia bagi penghidupan masyarakat lokal dan lingkungan, dan rekomendasi kebijakan. Artikel ini menyampaikan temuan bahwa kerjasama sektor publik dan swasta untuk Freeport telah merugikan kehidupan warga lokal. Kerugian tampak pada lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Prinsip sustainable development yang identik dengan keadilan di masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, jelas tidak sesuai dengan proyek PPP di sektor natural resources. Sehingga, argumen utama dalam artikel ini didukung. Studi ini menyarankan pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang peraturan pajak dan royalti demi meningkatkan keuntungan bagi Timika yang terkena dampak.

The public-private partnership (PPP) project provides convenience for the government in administering public services. However, this paper believes that the natural resources sector needs to follow the PPP working model. This article aims to prove this argument using P.T. Freeport Indonesia's experience as a case study. This is a qualitative research based on secondary data. A total of 117 articles were collected, but 28 were linked to the main objective. Three discussions are published regarding the ideals of a sustainable PPP, the impact of PPP on P.T. Freeport Indonesia for the livelihoods of local communities and the environment, and policy recommendations. This article conveys the finding that public and private sector cooperation for Freeport has harmed the lives of residents. Losses appear in the environmental, social, economic, and cultural. The principle of sustainable development, which is synonymous with justice in the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, is not under PPP projects in the natural resources sector. Thus, the main argument in this article is supported. The study suggests that the Indonesian government needs to review tax and royalty regulations to increase profits for affected Timika.