Dispersi Wacana Ruang Publik di Harian Umum Kompas

Abstract

Sarjana komunikasi umumnya sering menganggap institusi media sebagai ruang publik. Artikel ini menganalisis bagaimana aturan pernyataan ruang publik di Harian Umum Kompas dan bagaimana pengetahuan yang mendasari aturan wacana tersebut melalui teks-teks yang mereka produksi. Dengan menggunakan analisis isi kualitatif pada teks Kompas di seputar reformasi, penelitian ini menemukan bahwa pembicaraan Kompas mengenai ruang publik mengalami pemisahan (dispersi). Pada 1995 hingga reformasi, perbincangan ruang publik di Kompas selalu menyertakan istilah rakyat dan terfokus pada masalah akses rakyat terhadap ruang publik yang dibatasi oleh negara. Kritik di tahun ini adalah pada komodifikasi dan komersialisasi ruang publik. Pengetahuan ruang publik masa ini dibangun oleh konsep public sphere. Pada tahun 2000an awal, perbincangan ruang publik di Kompas meninggalkan istilah rakyat dan digantikan publik atau warga. Meski wacana ruang publik di Kompas terlihat lebih kompleks, ia disempitkan pada hanya masalah warga kota. Aturan ini diturunkan dari konsep public space yang menjadi dasar pengetahuan memahami ruang publik.

Indonesian communication scholars often consider mass media institutions as a manifestation of the public sphere. This article analyzes Kompas Daily Newspaper’s rule of the statement on the public sphere and their knowledge that regulate how they produced the public sphere texts. Using qualitative content analysis of Kompas’ texts on the public sphere about the Indonesian Reformation, this study found the dispersion in the rule of Kompas’ statement and their knowledge of the public sphere. From 1995 to the reformation, the discussions of the public sphere in Kompas always included the term citizen and focused on the issue of people's access to the public sphere limited by the state. This year's criticism was on the commodification and commercialization of public space. Today's knowledge of public space was built on the concept of the public sphere. In the early 2000s, the discussion of the public sphere in Kompas no longer used the term citizen and was replaced by the term public or residents. Even though it looks more complex, it is limited only to the problems of the townspeople. This rule is derived from the concept of public space, which is the basis for understanding the public sphere.