IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM TAHAPAN VERIFIKASI MENUJU PEMILU 2024 (Studi Kasus Pada Partai PDA, SIRA, PAS, GABTHAT)

Dian Permata Sari

Abstract


ABSTRAK
Sipol sebagai seperangkat sistem teknologi informasi berbasis web dengan tujuan melayani partai politik sebagai calon peserta Pemilu. Melalui Sipol partai politik dapat melakukan penyusunan input data kelayakan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu. Namun tetap adanya surat keberatan dari beberapa partai lokal terhadap verifikasi faktual bahkan ada yang melakukan gugatan ke (Pengadilan Tata Usaha Negara) PTUN. Pada dasarnya Pemilu akan selalu berkaitan dengan kekuasaan dan pembentukan pemerintahan baru. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi Sipol dalam tahapan verifikasi menuju Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan teori implementasi, yaitu perpaduan antara tanggung jawab dan kepercayaan untuk merealisasikan visi yang terkandung dalam kebijakan publik dan konsep Pemilu, yaitu instrumen penting di negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua sumber yaitu data primer melalui hasil wawancara langsung dengan narasumber, dan data sekunder dengan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika dan proaktif di partai politik lokal dengan pentingnya integritas dalam pelaksanaan Pemilu, dimana akan menghadirkan tata kelola Pemilu yang baik sehingga mencegah terjadinya pelanggaran atau hal serius lainnya. Kendati demikian jaringan yang tidak stabil menghambat proses penerapan serta adanya nama masyarakat yang menjadi anggota partai tertentu, dimana hal ini seharusnya lebih diperhatikan lagi guna tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Sosialisasi bagi masyarakat tidak kalah pentingnya dengan pelatihan yang dilaksanakan pada partai politik.
Kata Kunci : Implementasi, Sipol, Partai Politik, Pemilu

ABSTRACT
Sipol as a web based information technology system with the purpose of serving political parties as prospective election participants. With Sipol, political parties can prepare data input for eligibility to register as candidates for election. However, there are still objection letters from several local parties to factual verification and some have even filed a lawsuit to the State Administrative Court (PTUN). Basically, elections will always be related to power and the formation of a new government. This research is intended to describe how the implementation of Sipol in the verification stage towards the 2024 elections. This research uses implementation theory, which is a combination of responsibility and trust to realize the vision contained in public policy and the concept of elections, which is an important instrument in a democratic country that adheres to a representative system. The method in this study used descriptive type of research with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out with two sources, namely primary data through direct results of interviews with resource persons, and secondary data by collecting documents related to the research topic. he results show that there is dynamism and proactivity in local political parties with the importance of integrity in the implementation of elections, which will present good election governance so as to prevent violations or other serious things. However, unstable networks hinder the implementation process and the names of people who are members of certain parties, which should be given more attention so as not to harm the parties concerned. Socialization for the community is no less important than training for political parties.
Keywords: Implementation, Sipol, Political Party, Election

References


Affan Gaffar. (2009). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama.

Arikunto, Suharismi. (2002). Prosedur suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Basuki, Sulistyo. (2006). Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Dr. H. Uu Nurul Huda, SH., MH. (2018). Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. Jl. Melati Mekar No. 2: Fokusmedia.

Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes, M. Ali Sodik, M.A (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Efriza. (2012). Political Explore: Sebuah Kajian ilmu Politik. Bandung: Alfabeta.

Fadhallah. (2020). Wawancara. Jakarta Timur: UNJ Press.

Fajlurrahman Jurdi. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Prenada.

Hadari Nawawi. (2005). Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

HM. Sonny Sumarsono. (2004). Metode Riset Sumber Daya Manusia. Jember: Graha Ilmu.

Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. (1999). Metodologi Penelitian dan Bisnis. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Jurdi, Fatahullah. (2014). Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mahfud MD, Moh. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Norris, P., R.W. Frank,& F. Martinez. (2014). Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataser. Political Science & Politics.

Pito Andrianus Toni dkk, (2006). Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung: Penerbit Nuansa.

Ramlan Surbakti. (2016). Tata Kelola Pemilu sebagai Subkajian Pemilu Terapan, disampaikan dalam Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), tanggal 26 Desember 2016 di Universitas Airlangga.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sunarso. (2015). Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia). Yogyakarta: UNY Press.

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Tim Peneliti Perludem. (2004). Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004. Jakarta: Perludem.

Ulber, Silalahi. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.

Wilma Silalahi. (2019). Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal.

Husaini. (2022). bithe.co. Empat Parlok Keluarkan Surat Pernyataan Bersama Keberatan ke KIP Aceh. Diakses pada 11 November 2022 dari: https://www.bithe.co/news/empat-parlok-keluarkan-surat-pernyataan-bersama-keberatan-ke-kip-aceh/index.html


Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.