Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi

Muhammad Hasyem, Ferizaldi Ferizaldi

Abstract


Extortion is an illegal levy or request for payment of an amount of money that is not appropriate or is not based on the prevailing laws. The root of and the widespread phenomenon of extortion in Indonesia is a form of legacy of the past, from the era of feudalism to the present modern era. The various forms, types, patterns, and colors of the extortion phenomenon have been entrenched as if they are normal, legal, lawful, permissible, and customary. The impact is that free extortion is carried out in society because the community views it as something normal, what it is, it has always been so, and even someone becomes alienated if they do not give tips/rewards for receiving a service. Sometimes someone also feels ashamed for not giving tips as a result of offering something or offering bribes or rewards so that it is facilitated, prioritized, privileged and other things to be served quickly. History records that the long phenomenon of corruption is increasingly rampant and increasingly difficult to detect in various cases in different time and space.

 

Abstrak

Pungli atau pungutan liar adalah permintaan pembayaran sejumlah uang yang tidak sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berakarnya dan merebaknya fenomena pungli di Indonesia adalah salah satu bentuk warisan atau peninggalan masa silam, dari masa feodalisme hingga masa modern sekarang ini. Berbagai bentuk, ragam, corak, dan warna fenomena pungli telah membudaya dimana seakan-akan hal tersebut adalah hal biasa, sah, resmi, halal, legal, diperbolehkan, dan dibiasakan. Dampaknya pungli bebas dilakukan dalam masyarakat dikarenakan masyarakat memandang sebagai sesuatu yang wajar, apa adanya, memang demikian dari dahulu, bahkan seseorang menjadi terasing bila tidak memberikan tip/imbalan setiap menerima suatu pelayanan. Terkadang seseorang juga timbul rasa malu karena tidak memberikan uang tip (uang pelicin, uang rokok, atau uang minum) akibat menyodorkan sesuatu atau menawarkan sogokan atau imbalan agar dipermudah, didahulukan, diistimewakan dan hal-hal lain agar dilayani dengan cepat. Sejarah mencatat bahwa fenomena panjang korupsi semakin merajalela dan semakin sulit terdeteksi di berbagai kasus dalam ruang dan waktu yang berbeda pula.


Keywords


Bureaucratic Pathology; Extortion; Corruption

Full Text:

PDF

References


Ahmad, B. (2008). Kondisi Birokrasi di Indonesia dalam Hubungannya dengan Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 45-62.

Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), 417-433.

Bakti, I. S., & Amin, K. (2019). Konstruksi Kekuasaaan Politik melalui Program Charity Show Media Televisi. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 16(1), 63-72.

Bozeman, B. (2000). Bureaucracy and Red Tape. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Caiden, G. E. (1991). What Really is Public Maladministration?. Indian Journal of Public Administration, 37(1), 1-16.

Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hamirul, H. (2017). Patologi Birokrasi yang Dimanifestasikan dalam Perilaku Birokrat yang Bersifat Disfungsional. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 14-18.

Junus, S. P. (2017). Masalah Patologi Birokrasi (Hipocracy) dan Terapinya. Jurnal Hukum & Pembangunan, 32(2), 144-154.

Ma'ruf, M. M. (2010). Patologi Birokrasi. Jurnal Visioner, 4(3).

Nara, N. (2016). Fenomena Pungli dalam Pelayanan Publik. Artikel. 3 November 2016.

Siagian, S. P. (1994). Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutiono, B. (2004). Birokrasi dalam perspektif Politik dan Administrasi. Semarang: UNDIP, Puskondak.

Semma, M. (2008). Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tafsîr al-Wasîth, al-Wahidi an-Naisaburi, 3/ 421.

Taliziduhu, N. (2003). Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.

Thoha, M. (2003). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Thompson, V. A. (1965). Bureaucracy and Innovation. Administrative Science Quarterly, 1-20.

Weber, M. (2002). Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der Verstehenden Soziologie. Mohr Siebeck




DOI: https://doi.org/10.24815/jsu.v14i2.19521

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Muhammad Hasyem, Ferizaldi Ferizaldi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

INDEXED BY: 

.........................................................................................................................................................................................

 

REDAKSI JURNAL SOSIOLOGI USK (MEDIA PEMIKIRAN & APLIKASI): Gedung Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas Syiah Kuala, Jln. Tgk Tanoh Abee, Darussalam Banda Aceh, Aceh 23111.Telp. (0651)7555267. eMail: sosiologi.fisip@usk.ac.id

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.