Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat

Abstract

The people's gold mine in Gunong Ujeun, Aceh Jaya Regency, is one of the community-designated people's mining zones. However, exploiting these people's mines has generated several confrontations in the local community, and many illegal miners have come. This study aims to investigate the implementation of government policies in managing people's gold mining as well as the obstacles encountered. This study used a qualitative approach and a descriptive model. The informants are miners, locals, village authorities, and the Aceh Jaya District administration. This study showed that the Aceh Jaya government's policies on the management of community mining had not been adequately implemented due to a lack of socialization and that some individuals did not comply with the policies or were unaware of them. Then overlaps in policy between regional and national legislation prevented the Aceh Jaya regional administration from freely regulating the management of mines.

Abstrak

Tambang emas rakyat di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu wilayah pertambangan rakyat yang telah diperuntukkan untuk dieksploitasi oleh masyarakat. Dalam pengeksploitasi tambang rakyat tersebut telah menimbulkan berbagai konflik di masyarakat lokal dan banyaknya penambang-penambang liar yang berdatangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang implementasi kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat serta kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu para penambang, penduduk, perangkat desa, dan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Aceh Jaya dalam pengelolaan pertambangan rakyat belum berjalan secara maksimal. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga terdapat masyarakat yang tidak mematuhi hingga tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Kemudian, adanya kontradiksi antara peraturan daerah dan peraturan nasional membuat pemerintah daerah tidak bisa secara leluasa mengatur pengelolaan tambang di Aceh Jaya.