IMPLEMENTASI PERATURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN GAMPONG DI KOTA SABANG

Muallim Hasibuan, Dahlan, Mahdi Syahband.

Abstract


Abstract: The Act Number 32, 2004 regarding Local Governance and the Government Regulation Number 72, 2005 regarding the Village are both mentioning that the revenue from regional tax is a source of village revenue. There is the fact that what has been mandated in the rule has not been conducted well by Sabang Municipality Government. Apart from that, it is also caused by the lack of legislative members’ understanding regarding the sources of its revenue or implementation mechanism of its distribution for a village with amount of 10 %. The hierarchy theory called as stufenbau theory states that legal norms are arranged in hierarchical patterns. A norm that is lower is implemented and based on a higher norm, and the higher norm is implemented and based on the much higher norm. Lower rules should not be against the higher one, it is known as the principle of lex superior derogat legi in feriori. Qanun Number 5, 2010 regarding Gampong Governance of Sabang does not include the tax division for revenue of a village is against higher rules, hence it can be appealed through judicial review to the Supreme Court of Republic Indonesia.

Keywords: For results, Village, Autonomy, Authority, Source of Revenue Village and Implementation.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa sama-sama menyebutkan bahwa bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dalam kenyataannya apa yang sudah diamanahkan dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sabang. Faktor tidak dimasukkannya bagi hasil pajak daerah sebagai sumber pendapatan gampong, karena Pemerintah Gampong belum siap dalam mengelola keuangan gampong, karena masih dari tahap peralihan kelurahan menjadi gampong. Disamping itu juga dipengaruhi kurangnya pemahaman para legislator tentang sumber pendapatan gampong maupun mekanisme implementasi bagi hasil pajak daerah yang diperuntukkan untuk gampong sebesar 10 %. Teori hierarki norma (stufenbau theory) bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hierarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi itu, berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dikenal dengan asas lex superior derogat legi in feriori. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong yang tidak memasukkan bagi hasil pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan gampong bertolak belakang dengan peraturan yang diatasnya, sehingga dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Gampong, Otonomi, Kewenangan, Sumber Pendapatan Gampong dan Implementasi.

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Gedung Redaksi

Jurnal Ilmu Hukum

Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana 
Jalan Tgk Chik Pante Kulu No.5 Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7407659, 7555110. Fax: 7551002  

e-mail: jmih@unsyiah.ac.id


 e-ISSN: 2302-0180