KEBERADAAN GAMPONG SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN OTONOM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA.

Dedy Syahputra, Faisal A. Rani, Mohd. Daud Yoesoef.

Abstract


Abstrak: Pasal 1 angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan: “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, menyiratkan bahwa gampong merupakan satuan pemerintahan otonom. Akan tetapi keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah permasalah tentang cerminan keberadaan gampong dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai satuan pemerintahan otonom dan kendala keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, untuk mengkaji dan menjelaskan kendala keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan adalah meliputi, data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode wawancara guna mendukung dan melengkapi data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan tentang gampong dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 belum menempatkan keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom. Hal ini terlihat dari tidak adanya kejelasan pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dan adanya fakta pada sejumlah besar gampong belum memiliki pendapatan internal gampong secara memadai dalam rangka untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Adapun kendala keberadaan gampong sebagai satuan otonom khususnya di kota Lhokseumawe yaitu disebabkan karena minimnya kapasitas penyelenggara pemerintahan gampong, kurangnya pengawasan dan pendampingan, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya qanun kota lhokseumawe yang khusus mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong. Disarankan perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengakomodir pengaturan tentang jenis-jenis urusan pemerintahan dan sumber keuangan gampong yang pengaturannya menjadi kewenangan gampong. Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh perlu dilakukan untuk mengakomodir persyaratan calon keuchik serendah-rendahnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Di samping itu, pelatihan disertai pendampingan perlu dilaksanakan. Sehingga tersedia aparatur penyelenggara pemerintahan gampong dengan sumber daya manusia yang memadai. Pengawasan baik dalam bentuk preventif maupun represif harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah atasan. Penetapan qanun kota lhokseumawe tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong harus dilakukan dengan memperhatikan adanya kejelasan pengaturan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong, kelembagaan gampong, dan sumber keuangan gampong.

Kata Kunci : Gampong dan Pemerintahan Daerah.

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Gedung Redaksi

Jurnal Ilmu Hukum

Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana 
Jalan Tgk Chik Pante Kulu No.5 Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7407659, 7555110. Fax: 7551002  

e-mail: jmih@unsyiah.ac.id


 e-ISSN: 2302-0180