PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

Shira Thani, Mohd. Din, Dahlan Ali.

Abstract


Abstract: In the law of corruption included the death penalty as punishment highest principal and also determine the minimum specific threat and the existence of a higher criminal penalties. However, in some of the district court on appeal to judge dropping the criminal trial against the perpetrators of corruption. aims to clarify the application of the experiment in notaben corruption that it is an extraordinary crime, describes considerations in dropping the criminal trial judge against the perpetrators of corruption and mechanisms to control the perpetrators of corruption sentenced to probation. The study used in this thesis are normative legal research. Imposition of criminal trial against the perpetrators of corruption has been at odds with provisions that have been set in legislation combating corruption, Article 14 a paragraph (1) and (2) of the Criminal Code, the decision of the judge who dropped criminal trials considering fairness convict and disregard the public sense of justice and supervise the implementation of the criminal trial corruption is not necessary, because the arrangement The legislation combating corruption. It is recommended that the judge impose criminal sanctions in corruption case attention back on the provisions set out in legislation combating corruption, in making a decision the judge should not only be based on juridical aspects alone but a judge must consider nonyudisnya aspects and mechanisms to control the enforcement of criminal trials specific to corruption cases should be eliminated because regulation of the criminal trial was not in legislation combating corruption.

Keywords : Probation, Corruption.

Abstrak: Dalam undang-undang tindak pidana korupsi dicantumkan pidana mati sebagai pidana pokok tertinggi dan menentukan juga ancaman minimum khusus serta adanya pidana denda yang lebih tinggi. Namun, di beberapa pengadilan negeri hingga pada tingkat kasasi hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. bertujuan untuk menjelaskan penerapan pada percobaan dalam tindak pidana korupsi yang notabennya merupakan kejahatan luar biasa, menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan mekanisme pengawasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana percobaan. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-undang Tipikor, Pasal 14 a ayat (1) dan (2) KUHP, putusan hakim yang menjatuhkan pidana percobaan lebih mempertimbangkan rasa keadilan terpidana dan mengenyampingkan rasa keadilan masyarakat serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi tidak diperlukan, karena memang pengaturan mengenai pidana percobaan sudah jelas bertentangan dan tidak ada pengaturannya di dalam Undang-undang Tipikor. Disarankan agar hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara korupsi memperhatikan kembali mengenai ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang Tipikor, dalam membuat suatu putusan hakim jangan hanya berpatokan pada aspek yuridis saja tetapi seorang hakim harus mempertimbangkan aspek nonyudisnya dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana percobaan khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi semestinya ditiadakan karena pengaturan tentang pidana percobaan pun tidak ada di dalam Undang-undang Tipikor.

Kata kunci : Pidana Percobaan, Korupsi.

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Gedung Redaksi

Jurnal Ilmu Hukum

Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana 
Jalan Tgk Chik Pante Kulu No.5 Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7407659, 7555110. Fax: 7551002  

e-mail: jmih@unsyiah.ac.id


 e-ISSN: 2302-0180