Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Husni Jalil, Teuku Ahmad Yani, Mohd. Daud Yoesoef

Abstract


ABSTRACT: This research is to investigate and evaluate the implementation of special autonomy as it is regulated in the act No. 11, 2006 on the Government of Aceh. Data far this research was gathered by library resources, such as primary, second, tertiary law resources. Field study by interviewing some parties who were related this research was done in order to support secondary resources. The research findings show that the special autonomy in Aceh did not effectively implementation yet, this factor was caused by procedures of implementation (peraturan pelaksanaan) was not fulfilled by the center government.

 

Special Autonomy Implementation in Province Aceh based on the act Number 11 of 2006


Keywords


otonomi khusus; aceh.

Full Text:

PDF

References


Bagir Manan (1994), Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

------------- (2001), Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

-------------- (1999), Penelitian di Bidang Hukum, Jurnal Pusat Penelitian Perkembangan Hukum No. 1, UNPAD, Bandung.

Bhenyamin Hoessein, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Makalah, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.

Faisal A. Rani (2002), Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum, Bandung.

Hamid S. Attamimi A (1992), Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu sisi Ilmu Pengetahuan Perundag-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman), Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Husni Bahri TOB (2009), Implementasi Otonomi Khusus Pasca Pengesahan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disampaikan dalam rapat tahunan BKS Dekan Fak Hukum PTN Indonesia Wil. Barat, di Banda Aceh tanggal 14 Januari

Joeniarto M (1982), Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung.

Philipus M. Hadjon (2001), Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah, Makalah, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Unibraw, Malang.

------------ (1987) Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya.

Rony Hanitijo Soemitro (1983), Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Setya Retnani (2000), Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.

Sjachran Basah (1986), Tiga Tulisan Tentang Hukum, Armico, Bandung.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji (1990), Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta.

Sri Soemantri M (1992), Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung.

Syahda Guruh LS. et.al (1999), Otonomi Yang Luas dan Mandiri Menuju Indonesia Baru, Tarsito, Bandung.

Yamin M (1982), Naskah Proklamasi dan Konstitusi Repubik Indonesia, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh


Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN 0854-5499
E-ISSN 2527-8428
Published by Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia