Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi

Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi Efendi

Abstract


ABSTRAK: Pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan pelaku telah mengakibat-kan kerugian negara. Pembebanan tersebut merupakan pidana tambahan dari pidana pokoknya. Uang pengganti dibayar dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap. Penelitian ini ingin mengetahui efektivitas ketentuan ambang waktu satu bulan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan penghitungan besaran jumlahnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian menemukan bahwa mekanisme pembayaran pidana uang pengganti tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dalam kaitannya dengan pemidanaan dan pembayaran kerugian negara. Temuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan proses pengembalian kerugian negara.

 

Criminal Sanction Compensation Payment As Liability For States Financial Lost In The Case Of Corruption

 

ABSTRACT: Additional penalty of compensation money is one of the legal consequences imposed on the perpetrators of corruption. The perpetration has caused a state’s losses. The money replacing the loss is an additional penalty of the principal penalty. It is paid within a month after a court decision enforceable. This paper is going to discuss the effective-ness of the provisions of the threshold of one month in the application of the payment and the calculation of the amount paid. This is juridical-empirical research. It shows that the mechanism of paying the state’s loss in against the mandate of the Corruption Act and the State Treasury Law in relation to the prosecution and payment of state losses. It causes law uncertainty and ineffectiveness of the compensation process.

Keywords


corruption; state’s loss; compensation; korupsi; kerugian negara; uang pengganti.

Full Text:

PDF

References


Abidin Farid Zainal, 2005, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang, Bayu Media Publishing.

Andi Hamzah, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan dan Perkembangannya, Softmedia, Jakarta.

Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung.

Budiman Slamet, 2015, Penghitungan kerugian negara dalam audit investigatif (Materi Widyaiswara Badan Pemeriksa Keuangan).

Caroline Kasemetan, 2015, Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Universitas Atmajaya.

Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, sinar Grafika.

Fajar Sugianto, 2013, Economic Analysis of Law Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mohd. Din, 2015, Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII.

Muhammad Rustamaji, 2017, Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum, Vol. 19 No. 2.

Ridwan, 2014, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3.

Ridwan, 2013, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2.

Sidik Sunaryo, 2004, Kapita Selekta Sitem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang.

Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2007, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

Sulaiman, 2015, Pengembanan Hukum Teoretis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3.

Sulaiman, 2017, Building An Anticorruption Morality Among Caretaker Of The Oretical Law In Indonesia, Tadulako Law Review, Vol. 2 No. 1.

Syamsul Bahri, 2015, Korupsi dalam Kajian Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3.


Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN 2549-3132
E-ISSN 2549-3167
Published by Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia