Legal Consequences For Companies That Enforce Wages Below Government Policy

Suhendri Zikri Destiana, Endeh Suhartini, Sudiman Sihotang

Abstract


Wages are a fundamental right of workers regulated by laws, including policies issued by the government regarding minimum wage. Non-compliance by companies with these policies can lead to various legal consequences, including administrative, civil, and criminal sanctions. This research discusses the legal consequences faced by companies that pay workers' wages, not by government policies, and the legal remedies available to workers when they receive wages that do not align with these policies. The research employs a normative juridical method to deeply analyse the legal consequences for companies that pay wages violating government policies. The findings indicate that companies paying wages below government standards face criminal and civil sanctions, including breaches of minimum wage laws, unlawful wage deductions, or delayed payments. Workers receiving wages that do not comply with government policies can also report to investigators or file civil lawsuits through bipartite negotiations, mediation, and the Industrial Relations Court

Keywords


Legal Consequences; Wages; Workers

Full Text:

PDF

References


Afiudin, U. T. A. A., Adisti, N. A. A., Puspasari, A., Aimi, A., Indasari, D., Utama, L., Rasyid, M., & Ramadhan, M. S. (2023). PENYELESAIAN KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 12(01).

Amin, R. (2024). Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional. Deepublish Digital.

Arsalan, H. A., & Putri, D. S. (2020). Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jurnal HAM, 11(1).

Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Mei 2024. Bi.Go.Id.

Cantiqa, K., Ismansyah, & Khairani. (2023). Penyidikan Terhadap Pengusaha Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Di Provinsi Sumatera Barat. UNES Law Review, 6(1).

Dalimunthe, N., & Bintang, M. A. A. (2024). Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Berdasarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja Dan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal De Facto, 10(2).

Desrina, R. A. (2024). Analisis Konflik Ketenagakerjaan Terkait Hak Buruh Dan Kewajiban Pada Kasus PT. Alpen Food Industri. Media Hukum Indonesia, 2(2).

Dharmalinga, I. N. A. M. (2024). Perbandingan Hukum Perburuhan Negara Indonesia Dengan Hukum Perburuhan Negara Singapura, Negara Malaysia, dan Negara Thailand. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(2).

Ekarista, N. F., Rizal, M. R., & Natari, S. U. (2023). Strategi Penyelesaian Kasus Aturan Ketenagakerjaan: Studi Kasus Bentrok Karyawan Di PT Gunbaster Nickel Industry. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5).

Erniwati, E., & Jhoni, J. (2024). Konsep Hukum Perdata Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah Di Bawah Upah Standar Upah Minimum Kota Palembang Menurut Undang-Undangg Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Justici, 12(1).

Faisal, S. F., & Qamariyanti, Y. (2023). Kedudukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit. JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2).

Handayani, P., Muham, A. P., Fitra, R., & Hadiningrum, S. (2024). Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian . JRP : Jurnal Relasi Publik, 2(1), 125–131.

Harahap, A. M. (2020). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan . CV Literasi Nusantara Abadi.

Hauzan, M. R. (2023). Perlindungan Pekerja Terhadap Ganti Rugi Barang Yang Hilang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Universitas Islam Negeri Salatiga.

Hermawati, M., & S, S. (2024). Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Media Hukum Indonesia, 2(2).

Isaura, M. C., Abadi, S. A., & Chamdani. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Akibat Tidak Membayar Upah Kerja Minimum. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2).

Iskanda, A. A., & Edhi, A. E. (2023). Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Memberi Upah Kepada Pekerjanya Dibawah Ketentuan Upah Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 5(5).

Jahari, A. J., & Artita, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Case Law Journal of Law, 4(2).

Jemarut, W., Andriani, I. G. A., & Rizal, P. (2023). Penetapan Upah Minimum dalam Perpektif Teori Keadilan John Rawls. JURNAL INTERPRETASI HUKUM, 4(1).

Kusbianto, & Silalahi, D. H. (2020). Hukum Perburuhan. Enam Media.

Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Kencana.

Nugraheni, R. A., & Hartato. (2024). Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat Februari 2024.

Oktaviani, D., Safitri, I. N., Septiviani, R. P., Alhumairoh, S. W., Aprilia, L., & Tamam, B. (2023). Analisis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) secara Litigasi maupun Non-Litigasi. Rechtenstudent, 4(2), 176–188. https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.249

Pardjer, Y., Pattipawae, D. R., & Soplantila, R. (2024). Penegakan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Ditingkat Tripartit. Saniri, 4(2).

Pramono, A., Sonhaji, & Khairunnisa, S. (2016). Analisis Hukum Ratifikasi Dan Implementasi Konvensi-Konvensi International Labour Organization (Ilo) Di Indonesia. Diponegoro Law Review, 05(02).

Putri, S. A. (2024). Implementasi Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Murah Terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum. Prosiding Nasional SINARS 2024 Skema Penelitian, 3(1).

Rahmania, Y. F., Futaki, D. A., & Pratama, A. R. (2022). Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perspektif, 2(1), 1–11.

Roestamy, A. Y. M., & Suhartini, E. (2020). Metode, Penelitian, Laporan, Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

Roestamy, M. (2006). Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda . Universitas Djuanda.

Rosalina, F., Husni, L., & Pancaningrum, R. K. (2022). Aspek Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah Tenaga Kerja Di Bawah Upah Minimum Kabupaten Kota Berdasarkan Pasal 90 Juncto Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanAspek Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah Tenaga Kerja Di Bawah Upah Minimum Kabupaten Kota Berdasarkan Pasal 90 Juncto Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Education and Development, 10(1).

Salim, A., & Saputra, A. A. (2024). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Litigasi/Non-Litigasi). Media Pustaka Indo.

Santoso, I. B., & Tahir, E. (2023). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia. Rajawali Pers.

Shubhan, M. H. (2020). Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 50(2).

Suhartini, E., Hartiwiningsih, Handayani, I. G. A. K. R., & Martin Roestamy. (2019). Legal Politics and Policy Setting of Wage Systems for Creating Social Justice of Workers. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(6), 1–7.

Suhartini, E., Imantaka, B., Melnia, N. F., Romadonna, P., Cayla, & Ranggana, H. I. A. (2024). The Analysis of the Demographic Bonus Law on Improving Company Employment Relations. Journal Equity of Law and Governance, 4(1), 1–8.

Suhartini, E., Yumarni, A., Maryam, S., & Mulyadi. (2020). Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah. PT Raja Grafindo Persada.

Tetehuka, H. S. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Di Bidang Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lex Crimen, 8(6).

Virgiawan, A. N., Syifa, D. M., & Faralita, E. (2023). Kebaruan Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahir Undang-Undang Cipta Kerja. Journal of International Multidisciplinary Researc, 1(2).

Wijaya, M. F., & Lie, G. (2023). Penegakan Sanksi Hukum Terhadap Kasus Karyawan PT Aerotrans Services Indonesia Yang Tidak Di Gaji Sejak 2020. Jurnal Multingual, 3(4).

Yunus, Y., Ilyas, A. ST. K., Makkulawuzar, K., Lasori, S. A., Haritsa, Umar, & Salam, S. (2023). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1).




DOI: https://doi.org/10.24815/jr.v7i4.41780

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Riwayat: Educational of History and Humanities indexed by

sinta_logodoaj_logoDimensions_logoCROSSREF_logoROAD_logoPKP_Index_logoGoogle_Scholar_logogaruda_logoonesearch_logoBASE_logoWordcat_logo

___________________________________________________________
Riwayat: Educational of History and Humanities

E-ISSN 2775-5037
P-ISSN 2614-3917

Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala, Province Aceh. Indonesia
W :https://jurnal.usk.ac.id/riwayat
E : riwayat@usk.ac.id

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.