Kebijakan Sosial dalam Perlindungan Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu


Abstract


Kebijakan sosial adalah hasil dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial. Kebijakan sosial mencakup segala bentuk peraturan, perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi pekerja bukan penerima upah (BPU) dalam kebijakan sosial dalam perlindungan ketenagakerjaan bukan penerima upah yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat program dan rendahnya sosialisasi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripstif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terkait perlindungan program bukan penerima upah. Hambatan uttama meliputi rendahnya tingkat pengetahuan, ketidakpahaman manfaat, serta kurangnya sosialisasi yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, kolaborasi dengan pihak desa dan tokoh masyarakat serta mudah diakses untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal dalam erlindungan program jaminan sosial ini.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.24815/jr.v8i3.47374

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Riwayat: Educational of History and Humanities indexed by

sinta_logodoaj_logoDimensions_logoCROSSREF_logoROAD_logoPKP_Index_logoGoogle_Scholar_logogaruda_logoonesearch_logoBASE_logoWordcat_logo

___________________________________________________________
Riwayat: Educational of History and Humanities

E-ISSN 2775-5037
P-ISSN 2614-3917

Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala, Province Aceh. Indonesia
W :https://jurnal.usk.ac.id/riwayat
E : riwayat@usk.ac.id

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.