Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Timah di Bangka dalam Hukum Nasional

Abstract

This research examines the effectiveness of law enforcement against tin smuggling crimes in Bangka from the perspective of national criminal law. Tin smuggling has become a serious problem affecting state revenues, environmental sustainability, and socio-economic stability in tin-producing regions. Through a juridical-empirical approach, this research analyzes the implementation of law enforcement against tin smuggling and identifies factors that hinder its effectiveness. Data were obtained through interviews with law enforcement officials, legal document studies, and field observations. The results show that law enforcement against tin smuggling in Bangka has not been optimal due to limited resources, weak inter-agency coordination, and the complexity of smuggling networks. This research also finds that existing legislation is not yet comprehensive in addressing the specificity of tin smuggling crimes. Recommended countermeasures include strengthening coordination between law enforcement agencies, optimizing surveillance at smuggling routes, and updating regulations to be more responsive to the dynamics of tin smuggling.Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan timah di Bangka dalam perspektif hukum pidana nasional. Penyelundupan timah telah menjadi masalah serius yang berdampak pada pendapatan negara, kelestarian lingkungan, dan stabilitas sosial-ekonomi di wilayah penghasil timah. Melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap penyelundupan timah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, studi dokumen hukum, dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyelundupan timah di Bangka belum optimal karena keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan kompleksitas jaringan penyelundupan. Penelitian ini juga menemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum komprehensif dalam menangani kekhususan tindak pidana penyelundupan timah. Strategi penanggulangan yang direkomendasikan meliputi penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, optimalisasi pengawasan di jalur-jalur penyelundupan, dan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika penyelundupan timah.