Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis

Afrijal Afrijal, Titin Purwaningsih

Abstract


Penelitian ini memfokuskan pada analisis pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya terhadap Program Listrik Gratis bagi masyarakat miskin. Sejak diimplementasikan tahun 2014, program ini masih ditemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran atau penerima yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan DPRK Aceh Jaya, Bupati Aceh Jaya, Biro perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya dan civil society. Data dokumentasi dalam penelitian ini dari sekretariat DPRK, BPKK, Biro Perenomian SDA setdakab Aceh Jaya dan media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan preventif DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis belum optimal. DPRK hanya melaksanakan pengawasan di pengesahan dan penetapan anggaran untuk program ini yang tertuang dalam APBK. Pengawasan preventif dari DPRK dalam hal pencegahan penyimpangan terhadap kebijakan yang akan direalisasikan tersebut seperti adanya penetapan prosedur pengawasan dan pembentukan tim khusus. Sedangkan pengawasan represif, secara kelembagaan belum optimal walaupun secara tata cara pengawasan sudah dilaksanakan seperti pembentukan tim, turun kelapangan dan tindaklanjut/ rekomendasi.

Full Text:

PDF

References


Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya. (2018). Alokasi Anggaran Listrik Gratis 2014-2017

Djauhari, D., & Ridwan, A. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(2), 173-184.

Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 7(2), 15-29.

Johnson, J. K. (2015). The Role of Parliament in Government. Washington D.C: World Bank Institute.

Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi Dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya

Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik secara Gratis bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya

Putri, R. A. L., Diamantina, A., & Hananto, U. D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-11.

Suwanda, D., & Piliang, A. M. (2016). Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offet.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh




DOI: https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17325

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

The Journal of Governance and Social Policy
Published by Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Based on work at https://jurnal.usk.ac.id/GASPOL