Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi Aceh

Abstract

Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan setiap badan publik untuk dapat memiliki keterbukaan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan kehadiran aturan hukum tersebut telah menjamin hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pola pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teori pengawasan dari Sondang P. Siagian digunakan untuk menganalisis permasalahan. Dari hasil analisis, penulis menilai bahwa pelaksanaan pengawasan KIA terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di SKPA telah berjalan dengan efektif. Tinggal mengupayakan bagaimana KIA dapat meningkatan kinerja keterbukaan informasi publik oleh sebagian SKPA yang masih rendah.

Mandate of Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information has required every public agency to be able to have openness in providing information to the public. The presence of these laws has guaranteed the right of the community to obtain and access the information they need. This study aims to identify and explain the pattern of supervision carried out by the Aceh Information Commission (KIA) in realizing public information disclosure within the Aceh Working Unit (SKPA). This research is a qualitative type with a descriptive approach, the informants in this study were determined through purposive sampling technique. Supervision theory from Sondang P. Siagian is used to analyze the problem. From the results of the analysis, the authors consider that the implementation of MCH supervision on the implementation of public information disclosure in SKPA has been running effectively. It remains only to find out how MCH can improve the performance of public information disclosure by some SKPAs, which are still low.