Kedudukan Dinas Pertanahan Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pasca Perpres Nomor 23 Tahun 2015
Abstract
Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh membentuk Dinas Pertanahan Aceh yang kewenangannya mengurusi di bidang pelayanan pertanahan. Salah satu kewenangannya adalah dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan. Pada Kenyataannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh. Terdapat tumpang tindih kewenangan dua lembaga negara dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Dinas Pertanahan Aceh dalam penyelesaian sengketa pertanahan pasca Perpres Nomor 23 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa kedudukan Dinas Pertanahan Aceh memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Aceh. Lahirnya Dinas Pertanahan Aceh dapat mempermudah akses masyarakat dalam hal penyelesaian konflik tanah. Disarankan DPR Aceh bersama Gubernur Aceh perlu mempercepat proses pengesahan draf Qanun Pertanahan Aceh sebagai payung hukum bagi Dinas Pertanahan Aceh dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya terkait penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh.
In 2016, the Aceh Government formed the Regional Land Office of Aceh whose authority held government affairs in land services. One of the authorities of the Regional Land Office of Aceh is in terms of land dispute resolution and conflict. The National Land Agency (BPN) also has authority in resolving land disputes in Aceh. There are overlaps in the authority of two state institutions regarding resolving land disputes in Aceh. This study aims to determine the position of the Regional Land Office of Aceh in settlement of land disputes after the issuance of the Presidential Regulation Number 23 of 2015. This study uses a normative juridical research method. The research results show that the position of the Regional Land Office of Aceh has a significant role in resolving land disputes that occurred in Aceh. The establishment of The Regional Land Office of Aceh can facilitate public access in terms of resolving land conflicts. It is suggested that the Aceh House Representative together with the Governor of Aceh need to accelerate the process of ratifying the draft of Qanun (Islamic bylaw) of Aceh Land as a strong legal standard for the Regional Land Office of Aceh in optimizing its roles and functions related to land dispute resolution in Aceh.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku-Buku
Husni Jalil, 2005, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945, Utomo, Bandung.
________, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh.
Johnny Ibrahim, 2007, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Malang.
Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguasai tanah Oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria), Citra Media, Jakarta.
Mustiqal Syahputra, dkk., 2015, Potret Konflik Agraria: Studi Kasus-Kasus Agraria di Aceh, YLBH-LBH Banda Aceh & The Tahir Foundation, Banda Aceh.
Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Cet. 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta.
Jurnal
Ismail, Ilyas, et al. "Desentralisasi Kewenangan Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006." Media Hukum 17.1 (2015).
Jalil, Husni, Teuku Ahmad Yani, and Mohd Daud Yoesoef. "Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006." Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 12.2 (2010): 206-234.
Zakaria Yando dan Noer Fauzi, 2001, “Pembaruan Desa dan Agraria dalam Konteks Otonomi Daerah”, Jurnal Analisis Sosial, Sumber Daya Agraria, AKATIGA, Vol. 6, No. 2, Juli.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh.
DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12524
Article Metrics
Abstract view : 0 timesPDF - 0 times
Copyright (c) 2019 Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
