QUESTIONING THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN A PRESIDENTIAL SYSTEM BASED ON THE PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF POLITICAL PARTIES
Abstract
Perdebatan teoritik implikasi terhadap kelebihan dan kelemahan penerapan presidential threshold dalam sistem presidensial masih menjadi knowledge gap berbasis perlindungan hak konstitusional partai politik. Fokus permasalahan ini; 1) Makna relasi Presidential Threshold terhadap penguatan sistem presidensial? 2) Bagaimana melindungi hak konstitusional partai politik dalam penguatan sistem presidensial masa mendatang? Menggunakan metode yuridis normatif, dengan analisis interpretasi sistematis dan hermeneutik. Hasil dari penelitian ini bahwa relasi presidential Threshold terhadap Penguatan Sistem Presidensial tidak menjamin menguatkan sistem presidensial dan justru menghasilkan keburukan berupa pengabaian prinsip adil dan setara, sementara Membangun Presidential Treshold masa depan berbasis stabilitas sosial mengembalikan konsep pemilihan umum yang sifatnya terbuka dan transparan berdasarkan demokrasi.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Jurnal
Ajie, R. (2016). Limit To Open Legal Policy in Legislation Making Based on Constitutional Court Decision. Legislasi Indonesia, 13(02), 111–120. Retrieved from http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1299-legislasi-semu-
Anggara, V. (2019). Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia. 5(September), 17–36.
Efriza. (2018). KOALISI DAN PENGELOLAAN KOALISI, PADA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA Coalition. Politica, 9(1), 1–16.
Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold : Decisions of the Constitutional Court and Other Countries ’ Experiences. Jurnal Konstitusi, 15(3), 480–501.
Mantara Sukma, G. G. (2020). Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017). Jurnal Lex Renaissance, 5(1), 1–19. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1
Rianisa Mausili, D. (2019). Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System. Bappenas Working Papers, 2(1), 31–42. https://doi.org/10.47266/bwp.v2i1.28
Saraswati, R. (2012). Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif. Mmh, 41(1), 137–143.
Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Konstitusi, 16(3), 559. https://doi.org/10.31078/jk1636
Sodikin, S. (2014). Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(1), 19. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.54
Wahyuni, P. L., Sari, E., Hukum, F., Studi, P., Unimal, H., Kampus, K., & Indah, B. (2020). Presidential threshold terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia dalam sistem ketatanegaraan. 38–58.
Buku
Asshiddiqie, Jimly, dan Muchamad Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, 1993.
Prosiding
Ujuh, Juhana, dan Taufik Deden. “Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu.” In Seminar Nasional & Call For Paper "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia Yang Berintegritas ". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
Huda, Ni’matul. “Dinamika Hubungan Kewenangan Pusat & Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Kenegaraan Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yogyakarta, Indonesia, Juni 2021, https://law.uii.ac.id/prosidung-seminar-nasional-call-for-papers-kenegaraan/.
Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah
Harris, Freddy. “Kedudukan Negara Sebagai Penyerta Modal Dalam PT Persero: Pengubahan Ketentuan Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan”. Disertasi, Universitas Indonesia, 2007. https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft Katalog Disertasi FHUI 1987-2017 Berdasarkan Tahun Terbit.pdf?id=uniqueid.
MD, Moh. Mahfud. “Separation of Powers and Independence of Constitutional Court in Indonesia”. Paper Presented at the 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice. Rio de Janeiro, Brazil, 16 Januari -18 Januari 2011.
Internet
Taher, Andrian Pratama. Pemerintah Ubah Istilah Social Distancing Jadi Physical Distancing. Tirto.id. 2020. https://tirto.id/pemerintah-ubah-istilah-social-distancing-jadi-physical-distancing-eG8j.
DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v8i1.28684
Article Metrics
Abstract view : 0 timesPDF - 0 times
Copyright (c) 2024 Syiah Kuala Law Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
