Compensation Due To Lower Community Land Ownership Status In Batam
Abstract
Keywords
References
Book
Boedi Harsono. (1985). Hukum Agraria Indonesia,Himpunan Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.
Lili Rasjidi. (1988). Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu? Bandung: Remadja Karya.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
Salim HS. (2001). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: SInar Grafika.
Setiawan, I. K. O. (2018). Hukum Perikatan. Jakarta: SInar Grafika.
Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soerodjo, I. (2021). Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik (Subekti, Ed.). Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
Journal Articles
Agustianto, A. (2020). Tinjauan Hukum Mengenai Pengenaan Uang Wajib Tahunan Terhadap Pemilik Sertifikat Hak Milik Yang Berada Diatas Hak Pengelolaan di Kota Batam. Journal of Judicial Review, Vol 22(1), 112–127.
Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. Ganec Swara, 15(1), 929. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193
Nasrudin. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kota Batam). Journal of Judicial Review Vol 22 No 1, 2020 | 128, 22(1), 128–138
Thesis/Dissertation
Islamy, A. M. (2022). Implikasi Hukum Hak Keperdataan Bagi Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Penurunan Hak Di Kota Batam. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Ronald Z. Titahelu. (1993). Penetapan Asas-asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Suatu Kajian Filsafati dan Teoritik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia. Universitas Airlangga.
Interview Results
Interview Result with Satria Sukananda, Penata Pertanahan Ahli Pertama (Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang, Kantor Pertanahan Kota Batam). (n.d.). Batam.
Website
Retrieved from https://batampos.co.id/2019/11/11/diprotes-status-shm-lahan-batam-tetap-bisa-turun-jadi-hgb/ diakses pada 8 Agustus 2023.
Legal Instruments
Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam (selanjutnya disebut dengan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973) dengan perubahan menjadi Keppres No. 2 tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keppres no 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v7i3.33783
Article Metrics
Abstract view : 0 timesCopyright (c) 2023 Syiah Kuala Law Journal

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Syiah Kuala Law Journal published by Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://jurnal.usk.ac.id/SKLJ.






