Fenomena ‘Digital Vigilantism’: Ketika Netizen Menjadi Eksekutor Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana

Abstract

Artikel ini menyajikan analisis yuridis-kriminologis yang mendalam mengenai fenomena Digital Vigilantism (DV) di Indonesia, sebuah praktik di mana warganet (netizen) mengambil alih peran penegak hukum melalui mekanisme "pengadilan jalanan" di ruang siber. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya adagium "No Viral, No Justice" yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap integritas dan responsivitas sistem peradilan pidana formal. Ketika saluran hukum konvensional dianggap tersumbat, masyarakat beralih ke media sosial untuk menuntut retribusi, menciptakan siklus penegakan hukum yang didorong oleh algoritma popularitas namun sering kali mengabaikan asas due process of law. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dan sosio-legal, laporan ini membedah dua permasalahan utama. Pertama, karakteristik kriminologis DV yang bermanifestasi sebagai weaponisation of visibility (senjata visibilitas), di mana doxing (penyebaran data pribadi) dan online shaming (penghinaan daring) digunakan sebagai instrumen sanksi sosial. Analisis sosiologis terhadap kasus Vina Cirebon, Guru Sabil, dan Bima Yudho menunjukkan adanya pergeseran norma di mana praduga bersalah (presumption of guilt) menjadi standar pembuktian baru di mata massa digital. Kedua, artikel ini mengkaji perspektif hukum pidana positif (KUHP, UU ITE, UU PDP) dan prospektif (KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023) dalam merespons DV. Temuan menunjukkan adanya ketegangan antara delik perlindungan privasi dalam UU PDP yang mengkriminalisasi doxing, dengan realitas penegakan hukum yang sering kali tunduk pada tekanan viralitas. Laporan ini menyimpulkan bahwa tanpa reformasi budaya hukum dan regulasi yang presisi, DV berpotensi menciptakan anarki digital yang merusak supremasi hukum, sekaligus merekomendasikan pendekatan keadilan restoratif dan reformulasi delik penghasutan digital untuk memitigasi ekses negatif dari fenomena ini.