Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif KUHP Baru: Antara Moralitas dan Hak Privasi

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak sejarah fundamental dalam evolusi sistem hukum di Indonesia, menandai berakhirnya dominasi formal Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda. Di tengah euforia reformasi hukum ini, klaster pengaturan tindak pidana kesusilaan, khususnya mengenai perzinaan (zina) dan kohabitasi (kumpul kebo) muncul sebagai episentrum perdebatan hukum, sosiologis, dan filosofis yang paling sengit. Laporan penelitian ini menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai konstruksi hukum baru tersebut, menempatkannya dalam diskursus ketegangan antara kewajiban negara untuk menegakkan moralitas publik yang bersumber dari nilai-nilai agama dan adat (living law), berhadapan dengan kewajiban untuk melindungi hak privasi dan kebebasan sipil warga negara. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan sosio-legal, artikel ini membedah pergeseran paradigma dari asas liberal-individualistik yang menjadi roh KUHP lama menuju paradigma monodualistik dalam KUHP Baru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan integritas moral masyarakat. Fokus analisis diarahkan pada Pasal 411 dan 412 KUHP Baru, mengevaluasi mekanisme "delik aduan absolut" sebagai instrumen kompromi politik hukum (legal policy), serta mengurai implikasi luasnya terhadap kepastian hukum, iklim investasi, pariwisata, dan perlindungan kelompok rentan. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru berupaya merefleksikan kedaulatan nilai bangsa, terdapat residu persoalan krusial terkait potensi intrusi negara yang eksesif ke dalam ruang privat (the right to be let alone) dan risiko distorsi penegakan hukum di tingkat implementasi. Artikel ini merekomendasikan perlunya aturan turunan yang presisi dan pembinaan aparat penegak hukum yang ketat untuk mencegah tergerusnya hak konstitusional warga negara atas nama moralitas.