Kekosongan Hukum dalam Menjerat Tindak Pidana Berbasis Deepfake: Ancaman Baru dalam Pembuktian

Abstract

Artikel ini menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai fenomena deepfake, manipulasi media sintetik berbasis kecerdasan buatan dan implikasi yuridisnya yang mendisrupsi sistem hukum pidana Indonesia. Di tengah akselerasi teknologi Generative Adversarial Networks (GANs) yang memungkinkan penciptaan realitas tiruan dengan tingkat presisi yang nyaris sempurna, sistem hukum positif Indonesia yang masih berpijak pada paradigma konvensional menghadapi ancaman kekosongan norma (legal vacuum) yang serius. Penelitian ini menelaah secara kritis instrumen hukum utama, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), untuk mengidentifikasi celah regulasi yang gagal menjangkau karakteristik unik deepfake sebagai "kebenaran sintetik" yang bersifat generatif, bukan sekadar manipulatif. Temuan studi menunjukkan bahwa frasa "memanipulasi data otentik" dalam Pasal 35 UU ITE mengandung ambiguitas fatal ketika diterapkan pada konten yang diciptakan ab nihilo oleh AI. Lebih jauh, laporan ini mengupas ancaman prosedural berupa "Deepfake Defense" atau dividen pembohong, di mana eksistensi teknologi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan nyata untuk menyangkal bukti otentik di pengadilan, menciptakan krisis epistemologis dalam pembuktian pidana. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap Deep Synthesis Provisions Tiongkok dan EU AI Act, laporan ini merekomendasikan urgensi reformasi hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif melalui kewajiban transparansi algoritmik dan standarisasi forensik digital nasional yang adaptif.