Pertanggungjawaban Pidana atas Kejahatan Berbasis Algoritma: Siapa yang Bersalah Ketika AI Mengambil Keputusan?

Abstract

Kemajuan eksponensial dalam teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI) telah melahirkan entitas non-biologis yang memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan, yang sebelumnya merupakan domain eksklusif manusia. Dari kendaraan otonom yang menavigasi lalu lintas padat hingga algoritma perdagangan frekuensi tinggi yang menggerakkan pasar modal global, AI kini beroperasi dengan tingkat kemandirian yang menantang doktrin hukum pidana konvensional. Artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai krisis konseptual yang dihadapi hukum pidana ketika dihadapkan pada "kejahatan" yang dilakukan oleh atau melalui algoritma. Masalah utama terletak pada penerapan asas fundamental actus non facit reum nisi mens sit rea—tiada pidana tanpa kesalahan—terhadap entitas yang tidak memiliki kesadaran moral. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan konseptual untuk membedah tiga model pertanggungjawaban pidana yang diusulkan oleh Gabriel Hallevy, serta mengevaluasi relevansinya dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional). Temuan studi menunjukkan bahwa kekosongan hukum (legal vacuum) saat ini menciptakan "celah retribusi" (retribution gap), di mana kerugian yang ditimbulkan oleh AI sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada subjek hukum mana pun. Melalui analisis komparatif dengan EU AI Act dan doktrin tort law di Amerika Serikat, laporan ini mengusulkan reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia untuk mencakup "kelalaian algoritmik" dan mendesak penerapan asas strict liability bagi pengembang sistem AI berisiko tinggi.