ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST AIR POLLUTION IN THE PROVINCE OF JAKARTA: THE ROLE AND AUTHORITY OF THE CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENTS

Abstract

Pencemaran udara di DKI Jakarta menjadi masalah lingkungan yang serius, dengan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang ada, Jakarta menempati posisi sebagai kota dengan polusi udara tertinggi di Indonesia, bahkan menduduki peringkat 14 dari 134 negara menurut Air Quality Index (AQI). Meski telah ada regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 22 Tahun 2021, implementasi pengendalian pencemaran udara di Jakarta masih menghadapi banyak tantangan. Sumber utama emisi polusi udara di Jakarta berasal dari sektor transportasi dan industri, yang menyumbang sebagian besar pencemaran. Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan lingkungan hidup, meskipun penting, belum cukup optimal. Tingkat kepatuhan terhadap uji emisi kendaraan, misalnya, masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum administrasi, khususnya penerapan sanksi administratif, serta untuk mengevaluasi sinergitas antara keduanya dalam mengendalikan pencemaran udara di DKI Jakarta.