Entitas Badan Usaha Milik Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah

Abstract

Artikel ini membahas dan menganalisis entitas Badan Usaha Milik Daerah setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah Badan Usaha Milik Daerah sebelumnya tidak dikenal sama sekali dan yang dikenal adalah Perusahaan Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya diperkenalkan Badan Usaha Milik Daerah dengan entitas perusahaan daerah dan entitas perseroan terbatas. Pada saat ini dikenal dan diperkenankan Badan Usaha Milik Daerah dengan entitas Perusahaan Umum Daerah dan Persero Terbatas Daerah. Kedua entitas tersebut memiliki karakteristik masing-masing, baik dari sisi pengertian, maksud dan tujuan, tata cara pendirian, hingga organ yang menggerakan/menjalankan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

The Local State-Owned Enterprises Entities After the Local Governments Act Entry Info Force

This article discusses and analyzes the local state-owned enterprises entities (SOEs) after the act number 23 Year 2014 about local government. This research is in the contexts of normative legal framework which using primary, secondary and tertiary legal material. This study found that it was recognized a regional company in the local government rather than the local government-owned enterprises. Furthermore, it is introduced the local state-owned enterprises with local company entities and limited company entities. Those 2 entities have their own characteristic, particularly from the definition, purpose and objectives, the procedures of establishment and the organs in running the local state-owned enterprises.