Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam

Abstract

ABSTRAK: Sekalipun berakar pada budaya Melayu Islam-Sunni Syafi'iyah namun hudud yang dirumuskan dalam Qanun Aceh dan Brunei terindikasi berbeda, padahal secara konseptual dikenal sebagai perkara qath’i, sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana sesungguh-nya konsepsi, implikasi, serta hal-hal yang memengaruhi konsepsinya. Hasil penelitian yuridis-normatif ini menunjukkan: meski memperlihatkan “benang merah” dengan fikih klasik namun secara keseluruhan QJA membentuk konsepsi hudud yang lebih moderat dan khas Aceh-Indonesia sehingga berbeda dibandingkan KHJB yang secara murni mere-presentasikan Syafi’iyah; perbedaan konsepsi berimplikasi pada bercampurnya pidana hudud dan ta’zir dalam konteks pemberatan pidana hudud dalam QJA; dan perbedaan konsepsi dipengaruhi oleh paradigma legislasi hukum Islam. Disarankan pidana hudud dalam QJA disusun lebih komprehensif-sistematis sesuai klasifikasinya; untuk menghindari bercampurnya hudud dan ta’zir dalam formulasi ketentuan pidana, Aceh perlu melihat perbandingan “dua stelsel ketentuan pidana” dalam KHJB; dan sebagai the living law wajar sekiranya mazhab Syafi’i diprioritaskan, tetapi mesti tetap mengedepankan relevansi, tanpa mengekang kreatifitas pemikiran.Hudud Conception in Islamic Criminal Canon of Aceh-Indonesia and Brunei DarussalamABSTRACT: Although derive from Malay Islam-Sunni Shafeites, the hudud in Islamic Criminal Canon of Aceh and Brunei is indicated to be worded differently, whereas conceptually is known as a “definitive matter”, so it’s interesting to find out how the actual conception is, its implications, as well as things impacting. This normative legal research shows: although showing "red thread" with classical fiqh thought but overall it seems to be more moderate and suit generic of Aceh-Indonesia, so substantively different from KHJB that is purely represent Shafeite thought; the conception has implication on the mixing of hudud and ta’zir in the hudud criminal weighting context of QJA; and the both conceptions is interfered by the existence of paradigm of Islamic law legislation. It is recommended that the substance of QJA is arranged comprehensively and systematically based on its classification; to avoid the mixing of hudud and ta'zir in the crimes wording of hudud, the QJA could find the comparison of a “two-criminal law formulation” in KHJB; and as the living law it is alright that the fiqh of Shafi’i is prevailed in Islamic law process but by persist to prioritize the relevant aspect and without limiting the thought creativity.