Implikasi Hukum Terkait Pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh

Abstract

ABSTRAK: Pasal 1 Ayat (6) Qanun No. 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) menentukan bahwa MPD sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintah daerah khususnya di bidang pendidikan yang memberikan pertimbangan dan dukungan kepada pemerintah daerah menyangkut kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peranan Majelis Pendidikan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan Aceh dan konsekuensi hukum terhadap saran, masukan dan pertimbangan dari MPD yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan MPD belum berjalan dengan maksimal dikarenakan Pemerintah Aceh masih hanya sebatas menunggu saran, masukan dan pertimbangan di bidang pendidikan dari MPD dan tidak berkewajiban melaksanakan saran tersebut. Konsekuensi hukum terhadap peran MPD yang tidak dijalankan pemerintah Aceh yaitu tidak ada sanksi yang tegas untuk eksekutif dan legislatif jika tidak menjalankan saran dari MPD.The Implementation of Duty and Function of The Province Education Board in the Aceh Governance
ABSTRACT: Article 1 (6) of Qanun Number 3, 2006 on the Organization Arrangement and the Organization Structure and Working Structure of the MPD states that the as one of the governmental organization delaing with the education matters in Aceh  providing the policy and consideration for government in regard with the education policy. This research aims to explore the extent of the role of theProvince Education Board in developing the education and the legal consequence of not using the advise, consideration, and suggestions of the body by the Government of Aceh. This is descriptive analytical research by analyzing the data qualitativelyThe research shows that the MPD role has not been well conducted as the Government of Aceh is only wait the advise, consideration, and suggestion of the MPD and the Government of Aceh has no obligation to conduct them. The legal consequences of the Government of Aceh dose not impose them in the policy made, is there is no sanction for both executive and legislative parties due to disobeying the advice, consideration and suggestion of the MPD.