Problematika Alokasi dan Distribusi Anggaran Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Abstract

ABSTRAK: Pembiayaan kesehatan sejatinya digunakan untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggaran kesehatan dapat dikatakan sebagai instrumen pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan bagi warga negara. Undang-Undang Kesehatan mensyaratkan pembiayaan kesehatan minimal 10 % dari APBD, dan 2/3 dari dana tersebut diperuntukan untuk belanja publik, khususnya untuk rakyat miskin perempuan, dan anak terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak konsistennya antara tujuan pembiayaan yang diatur Undang-Undang Kesehatan dan implementasi anggaran. Anggaran sebagian besar digunakan untuk belanja aparatur, bukan belanja publik. Belanja perjalanan dinas Dinas Kesehatan dengan jumlah yang tidak wajar. Di pihak lain, belanja modal untuk pertambahan aset mendapatkan porsi yang lebih.The Problems of Allocation and Distribution of Health Budget at The Health Office of Central Sulawesi ProvinceABSTRACT: Ideally, health funding is actually used to maximally fulfill the needs of the community. Health budgets can be deemed as government instruments in the fulfillment of health rights for citizens. The Health Act requires health financing of at least 10% of APBD (revenue and spending budgets), and 2/3 of the funds are allocated for public expenditures, especially for poor women, and abandoned children. This research uses normative legal writing method, with approach of legislation and conceptual approach. The research shows that the inconsistency between the financing objectives governed by the Health Act and the implementation of the budget. The budget is mostly used for personnel expenditure, not public spending. Expenditures for the institution are strange amount. On the other hand, capital expenditures for additional assets get more portions.